BATANG|BareskrimNEWS.com-Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah pesisir, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengadakan diskusi dengan DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang, Jawa Tengah. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya poin kedua yang berfokus pada memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi kreatif, hijau, dan biru, Jumat (22/11/24).
Dengan luas laut Indonesia mencapai 6,8 juta km², panjang garis pantai 108.000 km, dan sebagian besar penduduk tinggal di wilayah pesisir, keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan ekonomi menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, langkah proaktif seperti diskusi ini sangat penting untuk mendukung ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2025.
Ketua DPC HNSI Batang, Teguh Tarmujo, menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk membahas kondisi Kamtibmas serta kendala yang dihadapi para nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah:
1. Sistem Zonasi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT):
Aturan ini menyulitkan nelayan karena terbatasnya area tangkapan, tingginya biaya operasional, dan rendahnya hasil tangkapan. Dampaknya, banyak kapal menumpuk di pelabuhan akibat tidak dapat beroperasi.
2. Pendapatan Nelayan yang Menurun:
Harga ikan yang fluktuatif dan pendapatan yang tidak stabil membuat generasi muda kurang berminat menjadi nelayan. Pemilik kapal bahkan terpaksa memberikan insentif berupa pinjaman untuk menarik minat calon Anak Buah Kapal (ABK).
3. Peraturan PNBP:
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dinilai memberatkan nelayan dan memerlukan kajian ulang agar lebih mendukung kesejahteraan mereka.
AKBP Suratno dari Ditpolair Baharkam Polri menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Beberapa langkah yang dilakukan, antara lain:
Sosialisasi dan Edukasi: Memberikan pemahaman kepada nelayan mengenai peraturan perikanan yang berlaku.
Patroli Rutin: Memastikan keamanan wilayah perairan dan menegakkan hukum bagi pelanggaran aturan.
Dialog Aktif: Menjalin komunikasi dengan masyarakat pesisir untuk mendengar dan merespons isu yang mereka hadapi.
Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, yaitu:
1. Peningkatan Edukasi dan Pelatihan:
Meningkatkan kapasitas nelayan melalui pelatihan teknis dan pemberdayaan ekonomi.
2. Bantuan Modal:
Memberikan akses bantuan modal untuk mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan usaha nelayan.
3. Penegakan Hukum yang Tegas:
Menindak pelanggaran peraturan perikanan guna menjaga ketertiban dan keberlanjutan ekosistem laut.
4. Pembukaan Jalur Komunikasi:
Membentuk jalur komunikasi yang efektif antara nelayan dan Ditpolair untuk mempermudah koordinasi serta penyelesaian cepat terhadap keluhan nelayan.
Ketua DPC HNSI Batang, Teguh Tarmujo, menyampaikan apresiasi atas upaya Ditpolair yang selama ini mendukung aktivitas nelayan. Ia juga menegaskan kesiapan HNSI untuk terus bekerja sama menjaga stabilitas wilayah pesisir.
Melalui langkah-langkah konkret hasil diskusi ini, diharapkan kesejahteraan nelayan dapat meningkat, potensi gangguan Kamtibmas dapat diminimalkan, dan keberlanjutan ekologi laut tetap terjaga.(Arif)