Boyolali,BareskrimNEWS.com– SPBU Pertamina 4457303 yang berlokasi di Dukuh Kalitelon, Desa Kaligentong, Kecamatan Ampel, Kabupaten
Boyolali, Jawa Tengah, menjadi sorotan masyarakat akibat dugaan penyelewengan distribusi BBM bersubsidi. Warga setempat mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi, terutama jenis Solar dan Premium, yang sering kali habis sebelum mereka bisa melakukan pengisian. Dugaan kolusi antara pengawas SPBU dan mafia BBM bersubsidi membuat situasi ini semakin memprihatinkan.
Pada Rabu (2/10/2024), masyarakat melaporkan bahwa kelangkaan BBM bersubsidi ini sudah berlangsung lama. Banyak warga merasa hak mereka untuk mendapatkan BBM bersubsidi telah dirampas oleh mafia BBM yang memanfaatkan truk modifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Mereka kemudian menimbun BBM tersebut di gudang penampungan dan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Akibatnya, warga yang sangat membutuhkan BBM subsidi untuk kegiatan sehari-hari terpaksa gigit jari.
Salah seorang warga, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, "Kami sering datang ke SPBU Pertamina 4457303, tapi tidak pernah mendapatkan BBM bersubsidi karena selalu habis diborong oleh pelangsir. Kami merasa hak kami telah dirampas."
Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa modus operandi mafia BBM ini sangat terorganisir. Para pelangsir beroperasi dengan menggunakan truk modifikasi dan mengisi BBM dari SPBU pada malam hari dengan mematikan lampu SPBU, seolah-olah SPBU tutup. Dalam satu malam, mereka dapat mengangkut hingga 8 ton BBM subsidi. Praktik ini merugikan masyarakat setempat yang berhak atas BBM bersubsidi.
Seorang pelangsir yang beroperasi di sekitar SPBU mengaku, "Kami hanya mengantar BBM, tidak tahu untuk apa. Tapi kami lihat banyak yang antri dan tidak mendapatkan apa-apa." Pernyataan ini menunjukkan betapa minimnya kepedulian terhadap dampak buruk dari aktivitas ilegal tersebut.
Masyarakat Kecamatan Ampel merasa jenuh dengan situasi ini. Mereka mendesak pihak berwenang, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan aparat kepolisian, untuk segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelanggar. Warga juga meminta agar izin operasional SPBU dicabut jika terbukti terlibat dalam skandal ini.
"Kami sudah berkali-kali melapor, tapi tidak ada tindakan nyata. Kami berharap pemerintah segera menyelidiki dan menindak tegas oknum yang terlibat. Jika perlu, cabut izin SPBU ini agar tidak merugikan masyarakat lagi," tegas seorang warga yang merasa frustrasi.
Kasus ini menjadi cermin betapa pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diawasi dengan ketat, kini malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Situasi di SPBU Dukuh Kalitelon, Kecamatan Ampel ini harus mendapat perhatian serius karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian lokal.
Warga berharap respons cepat dari pihak berwenang untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi. Jika tindakan tegas tidak segera diambil, maka praktik ilegal ini dapat terus merugikan masyarakat yang paling membutuhkan, memperburuk kondisi ekonomi yang sudah sulit.(Hk)